UMR Jakarta 2022 Naik, Bagaimana Dengan UMK atau UMP Penyangga Daerah Ibukota?

Biasanya setelah lebaran Jakarta menjadi salah satu daerah yang menjadi banyak tujuan orang-orang daerah untuk mencari kerja karena memiliki UMR yang tinggi. UMR Jakarta 2021 adalah sebesar 4.416.186 per bulan. Walaupun ada kenaikan UMR menjadi 4,4 juta, beberapa pengusaha bisa melewati atau tidak mengikuti ketentuan dan ketetapan pemerintah daerah Jakarta dengan syarat tertentu. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi membuat beberapa usaha mengalami lesu.

Penurunan profit, bahkan mengalami kelesuan hingga bangkrut menjadi umum di masa pandemi. Kebijakan kenaikan UMR ini hanya ditujukan untuk beberapa bisnis yang tidak terdampak pandemi. UMR Jakarta 2021 dinaikkan karena menilik pertumbuhan PDB dan juga tingkat inflasi nasional. Kenaikan tahun ini adalah sebesar 3,27%. Naiknya cukup signifikan dan tentu menjadi kabar baik untuk para pekerja. 

Selain Jakarta beberapa daerah sekitarnya juga mengalami kenaikan. Beberapa daerah penyangga Ibu kota yang mengalami kenaikan UMR antara lain; kabupaten Bekasi 4.791.843, sedangkan di Kota Bekasi 4.782.934, Kota Depok 4.339.514, Kabupaten Bogor 4.172.006  dan Kota Bogor 4.169.806. Kenaikan ini perlu disambut baik oleh para pengusaha dan pekerja.

Perbedaan UMR dengan UMP dan UMK

UMR adalah istilah umum yang awalnya digunakan untuk semua wilayah. Namun sejak tahun 2000, UMR memiliki dua tingkat yaitu UMP dan Upah Minimum Kota. UMP adalah Upah Minimum Provinsi. Upah Minimum Provinsi sendiri merupakan UMR tingkat I. Sedangkan Upah Minimum Kota adalah UMR tingkat II yang memiliki kepanjangan Upah Minimum Kota Kabupaten. Setiap wilayah memiliki kebijakan berbeda-beda tergantung dengan biaya hidup di masing-masing daerah. Namun, saat ini UMR tertinggi memang berada di daerah Jabodetabek dan sekitarnya. 

Sejarah kenaikan UMR 

Sejak tahun 70-an Indonesia memang sudah mengenal perubahan kebijakan upah minimum. Namun kebijakan upah minimum ini baru benar-benar dipraktekkan oleh negara Indonesia di tahun 90-an. Hal itu terjadi karena banyak tekanan dari negara asing sebagai upaya untuk menghentikan bisnis yang melakukan praktek sweatshop atau memeras bekerja. Sweatshop adalah praktek dimana pekerja dituntut kerja yang terlalu panjang, di tempat kerja yang mengenaskan atau tidak layak dan upah yang murah.

Hal ini juga sesuai dengan tujuan dari organisasi buruh internasional yaitu untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap buruh untuk mendapatkan haknya. Adapun haknya yaitu upah yang layak. Sejak saat itu pemerintah sering menaikkan upah minimum hingga 76% dari rata-rata buruh di Indonesia. UMR Jakarta 2021 ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Vietnam, atau Philipina. 

Meski kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) hanya merupakan penyesuaian tahunan terhadap pendapatan bulanan pekerja, hal tersebut terus menuai protes baik dari pengusaha maupun pekerja. Serikat pekerja mengatakan kenaikan yang adil akan menjadi sekitar 20 persen, dengan alasan kenaikan upah minimum terlalu kecil dan akan menjadi cara yang tidak efektif untuk menutup kenaikan harga. Kaum buruh bersikeras bahwa menaikkan upah berdasarkan tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. 

Bagi pengusaha, kenaikan tersebut akan semakin meningkatkan biaya operasional mereka, yang pada akhirnya akan melemahkan daya saing mereka di pasar global. Mereka selalu enggan menaikkan upah minimum sejalan dengan kebijakan pemerintah, dengan mengatakan tingkat produktivitas pekerja termasuk yang paling rendah di Asia. Beberapa perusahaan yang bergerak di daerah juga kesulitan menaikkan Upah Minimum Kota karena tidak sejalan dengan produktivitas karyawan. 

Reaksi negatif dari pengusaha dan serikat pekerja terhadap kenaikan UMR Jakarta 2021 tidaklah mengherankan, namun mereka harus menyadari bahwa formula penetapan upah minimum yang baru dianggap paling sesuai untuk kedua belah pihak. Pengusaha khususnya tidak dapat menolak tanggung jawab mereka untuk menaikkan upah minimum pekerja mereka dengan mengutip produktivitas mereka yang rendah. Bukannya membantu pekerja memenuhi keinginan dan kebutuhannya, kenaikan upah minimum tahunan hanyalah mekanisme untuk menyesuaikan daya beli pekerja yang menurun akibat kenaikan harga. Tingkat produktivitas pekerja, yang lebih rendah dari rekan-rekan mereka, adalah cerita lain. 

Produktivitas merupakan masalah nasional dan hanya dapat diselesaikan melalui program jangka panjang yang melibatkan banyak instansi pemerintah seperti ketenagakerjaan, kementerian industri dan pendidikan serta universitas dan sekolah kejuruan yang ditugaskan untuk mempersiapkan generasi muda memasuki pasar kerja. Seperti yang sering dilaporkan, ketidaksesuaian antara permintaan industri dan keterampilan pencari kerja yang ada masih menjadi masalah. Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan dan instansi pemerintah terkait serta sektor industri harus dapat mencari pendekatan jangka pendek dalam mengatasi masalah tersebut. 

Kementerian harus, misalnya, memperluas pusat pelatihan kejuruan tidak hanya di pusat-pusat industri di Jawa tetapi juga di bagian lain Indonesia. Kami menilai, dengan formula yang ada, kenaikan upah minimum cukup adil dan oleh karena itu harus dihormati agar dapat menciptakan suasana positif di sektor industri tanah air. Lingkungan yang ramah bisnis penting karena pengusaha dan pekerja menghadapi tantangan yang lebih berat sebagai akibat dari krisis global.

Kelebihan dari gaji pokok yang lebih tinggi

1. Menaikkan UMK, Upah Minimum Provinsi atau UMR secara teratur membantu keluarga mengimbangi inflasi harga.
2. Menempatkan lebih banyak uang di tangan orang-orang yang bersedia membelanjakannya membantu perekonomian.
3. Peningkatan upah dan pengeluaran meningkatkan permintaan dan menciptakan lebih banyak pekerjaan.
4. Pekerja tinggal bersama pemberi kerja lebih lama (daripada mencari pekerjaan dengan bayaran lebih baik dengan perusahaan lain) mengurangi perputaran bisnis, perekrutan, dan biaya pelatihan.
5. Pengangguran yang lebih rendah dan upah yang lebih tinggi meningkatkan pendapatan pajak.
6. Ketika pekerja mendapatkan upah yang lebih tinggi, mereka tidak terlalu bergantung pada program “jaring pengaman” pemerintah.

Kelemahan gaji pokok yang lebih tinggi

1. Pengusaha dengan anggaran ketat dapat memberhentikan karyawan agar tetap mampu membayar. Beberapa karyawan akan menghasilkan lebih banyak, tetapi yang lain harus mencari pekerjaan lain – menekankan sistem pengangguran. Tentu ini menjadi PR lain yang akan menjadi masalah bagi pemerintah
2. Perusahaan dapat membebankan biaya kenaikan upah kepada konsumen, dalam bentuk kenaikan harga (“efek skala”). Ini akan meningkatkan biaya hidup dan menciptakan kebutuhan akan kenaikan upah minimum lebih lanjut.
3. Bisnis dapat membekukan perekrutan baru, membatasi peluang bagi lulusan perguruan tinggi baru dan lainnya untuk memasuki (atau memasuki kembali) pasar kerja.

Sistem kenaikan gaji pokok baik untuk UMK, Upah Minimum Provinsi ataupun UMR perlu mempertimbangkan banyak hal selain inflasi nasional. Perlu kebijakan strategis agar pekerja dan pengusaha tidak merasa dirugikan dengan kenaikan Upah Minimum. Dengan kebijakan yang adil, para pekerja dan pengusaha tak perlu memikirkan keras untuk menyiasati keberlangsungan usaha dan industri.